 |
| Partai Gerindra menyinggung potensi kekacauan politik jika Mahkamah Konstitusi mengembalikan sistem pemilu jadi proporsional tertutup alias coblos partai. |
Okedek - Partai Gerindra menyinggung potensi kekacauan politik di Pemilu 2024 jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengembalikan sistem pemilu jadi proporsional tertutup alias coblos partai.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman khawatir masalah itu akan terjadi pada hampir setiap lapisan.
Ia menyampaikan demikian dalam merespons pernyataan Denny Indrayana yang mengaku mendapat bocoran soal putusan MK itu.
"Tiba-tiba berubah menjadi tertutup, kita khawatirkan, jangan sampai terjadi kekacauan politik, baik itu di tingkat pusat, provinsi, atau Kabupaten/Kota," ujar Habiburokhman di kompleks parlemen, Selasa (30/5).
Baca Juga : Akan Bertemu PKS Besok, Sandiaga Uno: Untuk Samakan Presepsi
Habiburokhman menyebut masalah itu bisa terjadi lantaran tahapan pemilu sudah berjalan, sehingga ia pun mendorong MK untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak dalam putusannya.
"Kalau MK memutus proporsional tertutup di 2024 pasti ada masalah sangat besar. Semua partai politik, bahkan KPU sudah menyiapkan administrasinya dalam konteks sistem proporsional terbuka," katanya.
Sebelumnya, Denny Indrayana mengaku mendapat informasi soal gugatan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka di MK.
Bocoran itu, kata Denny, MK akan mengabulkan gugatan itu dan mengubah sistem pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos partai.
Menanggapi itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat mengutarakan pergantian sistem pemilu di tengah proses pemilu yang telah berjalan bisa menimbulkan 'chaos' politik.
"Pertanyaan pertama kepada MK, apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan 'chaos' politik," tulis SBY, Minggu (28/5).
